Pokok-Pokok Haluan Negara:
Membaca Ulang Urgensi Haluan Negara dalam Konteks Konfigurasi
Kekuasaan Pascareformasi

Wacana restorasi haluan negara dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kembali menguat pada 2025 setelah MPR merampungkan kajian rumusannya dengan dukungan seluruh fraksi, dan opsi amandemen kelima UUD 1945 semakin mendapat traksi. Wacana ini bertumpu pada dua klaim utama: bahwa perubahan arah kebijakan antarperiode pemerintahan merupakan disfungsi yang harus dikoreksi, dan bahwa haluan negara, sebagaimana pernah dibuktikan oleh GBHN Orde Baru, mampu menjadi instrumen yang menjamin kesinambungan tersebut. Kajian ini menguji kedua klaim tersebut melalui penelusuran historis terhadap haluan negara yang pernah berlaku dalam tiga fase rezim politik Indonesia, pemetaan dukungan partai berdasarkan pemantauan pemberitaan daring sepanjang 2019-2026, serta pengujian doktrinal ketatanegaraan terhadap model-model PPHN yang berkembang dalam wacana.

Terhadap klaim historis, kajian ini menemukan bahwa efektivitas GBHN Orde Baru tidak bersumber dari keunggulan desain instrumennya. Pembangunan Orde Baru pada kenyataannya berjalan melalui dua jalur yang beroperasi dengan logika saling bertolak belakang: jalur Repelita merupakan turunan GBHN dan jalur non-bujeter yang patrimonial. Jalur terakhir, tercatat berulang kali mendisrupsi stabilitas ekonomi, dari krisis utang Pertamina tahun 1975 hingga penanganan krisis finansial Asia 1997 yang pada akhirnya meruntuhkan rezim Orde Baru. Keberlangsungan GBHN itu sendiri lebih merupakan produk dari sentralisasi kekuasaan di tangan Soeharto, minimnya otonomi daerah, dan luasnya jaringan patronase politik, bukan dari mekanisme normatif yang melekat dalam instrumen tersebut. Tanpa konfigurasi kekuasaan semacam itu, tidak ada jaminan institusional bahwa haluan negara memiliki daya ikat yang memadai terhadap seluruh aktor pembangunan.

Terhadap kelayakan agenda, kajian ini memperkirakan bahwa meski estimasi dukungan amandemen pada periode 2024-2029 mencapai angka yang secara matematis melampaui ambang konstitusional, realisasinya tetap bergantung pada kemampuan koalisi pemerintah menavigasi kepentingan antarpartai. Pemantauan media menunjukkan bahwa posisi sebagian besar partai terhadap wacana PPHN bersifat reaktif terhadap dinamika koalisi. Hanya PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang memiliki agenda politik formal mendukung haluan negara, masing-masing atas dasar identitas historis partai dan platform restorasi konstitusi praamandemen. Partai-partai lain yang terbuka terhadap amandemen umumnya tidak memiliki agenda yang spesifik dan terkonsolidasi mengenai haluan negara, sehingga masing-masing membawa agenda tersendiri ke dalam proses amandemen. Pola tersebut, yang pada periode 2019-2024 tidak pernah mencapai titik kesepahaman bersama, kemungkinan besar akan kembali menjadi hambatan struktural pada periode ini.

Terhadap implikasi konstitusional, model PPHN yang paling banyak dieksplorasi—Tap MPR melalui amandemen UUD 1945—berpotensi menyebabkan dua pergeseran fundamental yang melemahkan tatanan ketatanegaraan pasca-Reformasi. Pertama, kendali atas program pembangunan lima tahunan berpindah dari konstituen ke tangan partai-partai di MPR, sehingga pemilihan presiden langsung tereduksi dari mekanisme pemberian mandat kebijakan menjadi sekadar mekanisme seleksi figur. Kedua, akuntabilitas politik menjadi kabur karena tanggung jawab atas capaian pembangunan tersebar antara presiden sebagai pelaksana dan MPR sebagai penentu haluan. Dalam latar belakang sistem kepartaian yang padat modal dan rentan terhadap kepentingan oligarki, kedua pergeseran tersebut berisiko menjadikan PPHN sebagai platform negosiasi sumber daya antarelite, yang bertentangan dengan klaim awal wacana ini sebagai solusi atas problem kesinambungan pembangunan. Dari seluruh model yang tersedia, hanya PPHN dalam batang tubuh UUD 1945 yang bersifat aspiratif yang mempertahankan fitur-fitur esensial tatanan ketatanegaraan pasca-Reformasi, yakni dengan merumuskan tujuan negara tanpa mengalihkan kendali atas instrumen pencapaiannya dari ranah proses politik yang demokratis.

Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa solusi yang hendak dicapai maupun risiko yang ditimbulkan oleh restorasi haluan negara pada dasarnya bersumber dari struktur politik tempat haluan negara telah dan akan dioperasikan. Meskipun struktur politik dapat menjelaskan mengapa GBHN tampak berhasil pada masanya dan mengapa PPHN berisiko pada masa kini, persoalannya tidak sepenuhnya tereduksi ke titik tersebut: desain kelembagaan tetap menentukan derajat implikasinya. Hal ini terutama berlaku dalam konteks risiko, di mana pilihan desain kelembagaan menentukan apakah instrumen tersebut akan memperdalam atau menahan kerentanan yang sudah melekat pada sistem tersebut. Dengan tatanan ketatanegaraan pasca-Reformasi sebagai acuan dasar, model PPHN melalui Tap MPR mempertinggi eksposur terhadap risiko struktural tersebut. Sebaliknya, model PPHN dalam batang tubuh UUD 1945 yang bersifat aspiratif relatif membatasi risiko tersebut.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan agar agenda PPHN ditunda dan ditata ulang sebagai agenda jangka panjang hingga terdapat kondisi yang lebih menopang. Prioritas reformasi yang lebih mendesak adalah mengatasi akar struktural yang justru membuat wacana ini terus berulang: sistem kepartaian yang padat modal, insentif politik yang mendorong program jangka pendek, dan lemahnya hubungan antara partai dengan konstituennya. Reformasi tersebut mencakup demokratisasi internal partai, pembatasan ketat sumbangan korporat disertai transparansi identitas penyumbang, penyederhanaan persyaratan pendirian partai, serta penguatan fungsi pengawasan legislatif dalam kerangka RPJPN yang telah ada. Apabila kelak diterapkan, haluan negara harus mengambil bentuk constitutional directives dalam batang tubuh UUD 1945, bukan dokumen perencanaan programatis yang berpotensi mereplika pola pelembagaan kepentingan elite.